7 Tuntutan Serikat Pekerja BUMN ke Pemerintah

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah di antaranya menghapus sistem kerja kontrak (outsourcing). Untuk itu, mereka pun akan melakukan aksi demo pada Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei mendatang.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono, karena sampai saat ini masih belum berani menghapus sistem outsourcing. Selain itu, menurut mereka, pemerintah juga gagal meningkatkan jaminan berusaha bagi industri nasional.

"Rendahnya tingkat kesejahteraan buruh diakibatkan tingginya pungutan liar (pungli) juga menjadi tuntutan kami," tukas Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu FX Arief Poyuono, dalam siaran persnya kepada okezone, di Jakarta, Rabu (28/4/2010).

Dari survei yang dilakukan FSP BUMN pada 2009, pungli menyerap kurang lebih 12 persen dari seluruh biaya produksi. Menurut mereka jika pungli berhasil diberantas, maka angka 12 persen tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan buruh BUMN.

Adapun lima tuntutan lainnya, yakni pemaksimalan dana Jamsostek, menghapus makelar kasus (markus) di lingkungan BUMN, meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, menolak privatisasi BUMN, dan menolak pemberangusan serikat buruh (union Busting).

Menurut mereka, penggunaan dana Jamsostek dianggap belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan para buruh. Solusi yang ditawarkan FSP BUMN adalah memaksimalkan penggunaan dana Jamsostek dengan mengubah Jamsostek menjadi wali amanat yang dikelola oleh kaum buruh sendiri dan bukan bagian dari BUMN.

Oleh karena itu FSP BUMN Bersatu akan mengadakan aksi mogok nasional yang akan digelar di perusahaan-perusahaan BUMN yang biasanya memberikan layanan publik seperti pelabuhan, bandara, PT Pos Indonesia, Terminal Peti Kemas Koja, PT Pertamina Balongan, dan di beberapa tempat lainnya.

Aksi tersebut direncanakan digelar serentak di beberapa kota di Indonesia antara lain Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Makassar, Batam.(ade)